Artikel

Refleksi Penegakan Hukum Cagar Budaya Di Yogyakarta


Monday, 02 March 2015 Di Posting Oleh Admin

Refleksi Penegakan Hukum Cagar Budaya di Yogyakarta

IE. Hadiyanta*

      Pada akhir tahun sepantasnya kita berkaca dan merefleksi diri tentang berbagai pekerjaan rumah (PR) yang  terkait dengan upaya pelestarian cagar budaya pada umumnya dan penegakan hukum cagar budaya khususnya. Perlu diketahui bahwa di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada umumnya dan Kota Yogyakarta khususnya terjadi berbagai fenomena pembongkaran bangunan-bangunan warisan budaya, pembangunan  yang mengabaikan eksistensi Kawasan Cagar Budaya atau bersifat inkontekstual, dan kasus-kasus yang  terkait dengan tindak pidana cagar budaya.
      Fenomena pembongkaran bangunan yang sudah masuk di dalam Daftar Warisan Budaya di Kota Yogyakarta antara lain, pertama, terjadi di berbagai tempat antara lain Bangunan bekas  Taman Ibu di Jl. Gadjah Mada, Bangunan Puskesmas Mergangsan di Jl. Kolonel Sugiyono,   dan masih adanya penjualan rumah joglo di Kawasan Kotagede. Kedua,  berbagai pelaksanaan pembangunan yang lepas konteks dengan lingkungan cagar budaya,  hal ini akan mereduksi citra kawasannya, terutama di kawasan Prambanan, Kotabaru, Jetis, Kraton, dan Kotagede. Ketiga, pada tahun 2010 terjadi pencurian berbagai macam benda koleksi emas  di Museum  Negeri Sono Budoyo. Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan,  baik pernah dilakukan oleh Kepolisian maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Pelestarian Cagar Budaya  (BPCB) Yogyakarta.  Setelah melakukan pemeriksaan saksi-saksi, upaya penyelidikan itu tampak belum membuahkan hasil yang signifikan.  Artinya, barang bukti belum diketemukan dan belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Keempat, pada tahun 2013  terjadi perusakan bangunan cagar budaya SMA 17 “1” Yogyakarta. Perusakan itu berakibat kerusakan parah bangunan yang telah ditetapkan oleh Gubernur DIY dengan Surat Keputusan (SK) No. 210/KEP/2010, Nomor urut 39, tanggal 2 September 2010.
     Kasus perusakan bangunan cagar budaya SMA 17 “1” tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh PPNS BPCB Yogyakarta dengan bekerjasama dengan Korwas PPNS POLDA DIY. Pada akhirnya pelaku perusakan telah ditetapkan sebagai tersangka. Proses panjang pemeriksaan kasus pidana perusakan bangunan cagar budaya SMA 17 “I’ Yogyakarta telah selesai dan lengkap (P21). Bahkan kemudian pada tanggal 9 September 2014  berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Barang Bukti, dan Tersangka (TSK) telah diserahkan oleh penyidik PPNS (Penyidik Penegawai Negeri Sipil) Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta melalui KORWAS PPNS POLDA DIY kepada Kejaksaan Tinggi Yogyakarta untuk dapat disidangkan. Bahkan mulai 29 September 2014  kasus tersebut disidangkan sampai dengan kasus itu divonis pada tanggal 3 Pebruari 2015.
        Sudah menjadi rahasia umum, baik di seluruh Indonesia pada umumnya dan DIY khususnya, bahwa kasus tindak pidana cagar budaya sebelum adanya kasus SMA 17 “1” Yogyakarta, belum pernah ada kasus yang berlanjut hingga sampai dengan persidangan di pengadilan. Artinya, selama ini sampai dengan 2013, kasus-kasus pelanggaran cagar budaya tidak dilakukan upaya represif,  akhirnya masyarakat mendapatkan kesan adanya pembiaran terhadap berbagai kasus cagar budaya.  Ada   berbagai permasalahan dan tantangan mengapa kondisi itu terjadi. Kondisi itu disebabkan karena adanya beberapa faktor yang menonjol, baik faktor formal, teknis , dan sistemik. Pertama, masih terbatasnya cagar budaya yang mendapatkan legalitas formal  di dalam proses penetapan. Kedua, adanya persoalan-persoalan teknis dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh PPNS cagar budaya, terutama yang terkait dengan aspek-apsek pelaksanaan manajemen penyidikan. Di samping itu, juga sejauh mana kesiapan SDM PPNS cagar budaya di dalam mengawal penegakkan hukum cagar budaya. Ketiga,  system koordinasi pelaksanaan tugas fungsi PPNS cagar budaya yang belum dilakukan secara komprehensif dari Pusat - Daerah.
      Berbagai faktor permasalahan tentu menjadi tantangan lembaga-lembaga pelestarian budaya untuk dapat berupaya mencari solusinya. Bukti konkrit yang telah ditunjukkan di atas, bahwa implementasi penegakan hukum dalam kasus perusakan cagar budaya SMA 17 “1” Yogyakarta dapat menjadi bahan refleksi bagi kita semua. Sikap yang diperlukan adalah komitmen, sungguh-sungguh, dan konsisten bahwa penegakan hukum (law enforcement) UU RI No. 11/2010 tentang Cagar Budaya agar dapat diperjuangkan, dikawal, dilakukan secara tuntas, dan berkelanjutan. Di samping itu, seluruh institusi yang mempunyai tugas fungsi pelestarian cagar budaya, harus dapat menjalin kemitraan secara komprehensif dengan pihak-pihak terkait (stake holder) secara sinergis agar eksistensi cagar budaya bangsa dapat terjaga.

* Ka.Pokja Dokumentasi,  Publikasi dan Informasi BPCB Yogyakarta

 



Back to top